POLEMIK BLOK MAHAKAM, KAJIAN KASTRAT HIMATEKLA

HASIL KAJIAN INTERNAL KASTRAT HIMATEKLA 2013/2014
TARIK ULUR STATUS BLOK MAHAKAM, HILANGNYA KEMANDIRIAN BANGSA?

Lokasi Delta Mahakam

Delta Mahakam merupakan suatu kawasan delta yang terdiri dari beberapa pulau yang terbentuk akbat adanya endapan muara Sungai Mahakam dengan Selat Makassar, Kalimantan Timur. Kawasan ini mempunyai luas sekitar 150.000 ha. Secara administratif, kawasan Delta Mahakam berada dalam wilayah Kabupaten Kartanegara, tepatnya berada di Kecamatan Anggana, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga.
Sejarah Pengelolaan Delta Mahakam
Kegiatan eksplorasi di Delta Mahakam dimulai pada tahun 1967. Saat itu, asing memperoleh kontrak berjangka waktu 30 tahun. Perusahaan yang mendapat kontrak adalah Total Indonesie (Prancis) dan Inpex (Jepang). Masing-masing memegang saham 50 persen. Indonesia tidak ikut dalam kepemilikan tetapi tetap mendapatkan hasil, dengan Production Sharing Contract (PSC) minyak 15:85 dan gas 30:70. Artinya, apabila asing mendapat minyak, mereka memperoleh 15 persen sedangkan Indonesia 85 persen. Dan ketika asing mendapat gas, mereka memperoleh 30 persen dan Indonesia 70 persen.

Potensi Blok Mahakam

Kontrak Blok Mahakam antara Pemerintah RI dengan Total (Prancis) dan Inpex (Jepang) akan berakir pada Maret 2017 setelah dikuasai selama lebih dari 45 tahun sejak 1 April 1967. Semula, Blok Mahakam memiliki cadangan sekitar 27 triliun cubic feet (TCF) gas dan 600 juta barel minyak, dan pada saat kontrak berakhir diperkirakan masih tersisa sekitar 6-8 TCF gas dan 100 juta barel minyak. Pada asumsi harga gas US$ 12/MMBtu dan minyak US$ 100/barel, cadangan ini berpotensi menghasilkan pendapatan kotor sekitar US$ (8 TCF x 1012 x 1000 Btu x $12/106 Btu + 100 juta x 100/barel) = US$ 106 miliar atau sekitar Rp 1100 triliun!

Sikap Pemerintah Terhadap Blok Mahakam

Melihat fakta bahwa kontrak pengelolaan blok Mahakam akan habis ada tahun 2017, pemerintah mulai bergerak untuk menentukan pengelola Blok Mahakam ke depan. Pemerintah sedang mempertimbangkan rencana PT Total E&P Indonesie untuk berinvestasi sebesar US$7,3 miliar di Blok Mahakam.

Menteri BUMN Dahlan Iskan telah memaksa Menteri ESDM Jero Wacik untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya kepada Pertamina. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban. Sementara itu Pengelola / Kontraktor existing (Total) diketahui sdh 4 kali mengirimkan surat permohonan ke Men ESDM utk dapat renewal. Menggantungnya keputusan Men ESDM itu menimbulkan spekulasi dan kontroversi yg kian meluas. Rumors, isu, dugaan, tudingan, dan anilisa liar mulai ramai disuarakan. Para aktivis permigasan RI malah menuduh pemerintah mau korupsi.

Tahun depan adalah tahun Pemilu dan Pilpres. Semua elit politik dan partai dinilai butuh modal. Ditakutkan, mereka akan mencari uang dgn cara-cara haram dan rugikan Negara, apalagi partai pemerintah atau elit penguasa. Dicurigai punya agenda busuk dibalik terkatung-katungnya keputusan pengelolaan Blok Mahakam.

Rekomendasi HIMATEKLA Terhadap Pengelolaan Blok Mahakam

Pengelolaan Blok Mahakam harus sepenuhnya diserahkan kepada anak bangsa, dalam hal ini adalah Pertamina. Hal ini harus dipustukan secepat mungkin. Beberapa alasan yang melandasi hal ini adalah :
1) Potensi nilai Blok Mahakam mencapai 1100 Triliun. Pertamina akan dapat meningkatkan value perusahaan dan tumbuh lebih besar, mampu mengembangkan bisnis secara global, serta yang terpenting menambah cadangan perusahaan /Pertamina guna meningkatkan ketahanan energi nasional yg kini tidak ada sama sekali.
2) Sikap yang ragu-ragu dari pemerintah sangat perlu dievaluasi. Dikhawatirkan, terjadi tindak SUAP dalam tubuh pemerintahan. Apalagi mendekati tahun 2014, semua elit politik membutuhkan uang untuk modal kampanye.
3) Bagi hasil dari pengelolaan Blok Mahakam sangat sedikit dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam (ARKBM) yang menyatakan kehidupan masyarakat Kaltim sangat kontras dan menyedihkan dibandingkan dengan desas desus mega proyek Blok Mahakam. Di Bontang terjadi krisis listrik. Di Muara Badak, masyarakat sekitar miskin tanpa listrik. Di Sanipah, masyarakat yang berdekatan dengan onshore miskin dan tanpa listrik. Total dan Inpex hanya mengeruk kekayaan sumber daya alam migas Kalimantan Timur tetapi tidak pernah mau membangun daerah dan masyarakat sekitar. Program CSR Total oleh ARKBM dianggap sebagai euforia dan sekedar mengangkat image Total semata, bahkan terkesan charity. Bahkan yang lebih ekstrim, masyarakat Kaltim lebih memilih merdeka dari NKRI jika pemerintah tetap ngotot memperpanjang kontrak Blok Mahakam kepada asing.
4) Sudah saatnya Bangsa Indonesia menunjukkan kemampuannya untuk mandiri dari segi teknologi dan SDM. Terlalu lama Indonesia menjadi korban imperialisme perusahaan asing.
5) Pengelolaan Blok Mahakam oleh Total dan Inpex mengakibatkan masalah pencemaran lingkungan. Data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim, sejak 2009 hingga 2011, ada peningkatan indeks pencemaran (IP) yang signifikan. Dalam penghitungan ini, BLH merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.